Sengketa warisan sering muncul bukan karena keserakahan, tetapi karena keluarga tidak tahu aturan mana yang berlaku. Di Indonesia terdapat tiga sistem hukum waris yang hidup berdampingan: hukum Islam, hukum perdata barat, dan hukum adat.
Hukum waris Islam
Bagi pewaris yang beragama Islam, pembagian warisan umumnya mengikuti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sengketanya diperiksa oleh Pengadilan Agama. Beberapa prinsip pentingnya:
- Bagian ahli waris telah ditentukan, misalnya anak laki-laki dan anak perempuan dengan perbandingan dua banding satu.
- Sebelum dibagi, harta peninggalan dikurangi lebih dulu untuk biaya pengurusan jenazah, utang pewaris, dan wasiat.
- Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian setelah masing-masing menyadari bagiannya.
Hukum waris perdata
Bagi yang tunduk pada KUH Perdata, ahli waris dikelompokkan dalam golongan. Golongan pertama adalah suami atau istri yang hidup terlama beserta anak-anak dan keturunannya. Golongan berikutnya baru mewaris bila golongan sebelumnya tidak ada. Anak-anak mendapat bagian yang sama tanpa membedakan jenis kelamin. Sengketanya diperiksa di Pengadilan Negeri.
Hukum waris adat
Hukum adat sangat beragam. Ada masyarakat yang menganut garis keturunan ayah, garis keturunan ibu, atau keduanya. Sebagian harta, seperti harta pusaka, bahkan tidak dibagi melainkan dikelola bersama.
Harta bersama harus dipisahkan lebih dulu
Kesalahan yang sering terjadi adalah langsung membagi seluruh harta peninggalan. Harta yang diperoleh selama perkawinan pada dasarnya merupakan harta bersama suami dan istri. Bagian pasangan yang masih hidup dipisahkan lebih dulu, baru sisanya menjadi harta warisan.
Langkah praktis bagi keluarga
- Inventarisasi seluruh harta dan utang pewaris, termasuk tanah, rekening, kendaraan, dan saham.
- Tentukan siapa saja ahli waris dan sistem hukum yang dipakai.
- Urus dokumen keterangan ahli waris yang diperlukan untuk balik nama atau pencairan dana. Jenis dan instansi penerbitnya dapat berbeda, sehingga sebaiknya dikonsultasikan.
- Tuangkan kesepakatan pembagian secara tertulis, bila perlu dalam akta notaris.
- Bila tidak tercapai kesepakatan, ajukan penetapan atau gugatan ke pengadilan yang berwenang.
Mencegah sengketa sejak dini
Wasiat yang dibuat sesuai ketentuan, hibah semasa hidup yang terdokumentasi, dan keterbukaan informasi tentang harta keluarga dapat mencegah konflik di kemudian hari.
Konsultasi waris bersama Legalku
Advokat kami membantu keluarga memetakan harta dan ahli waris, menyusun kesepakatan pembagian, hingga mewakili di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Konsultasi awal dapat dilakukan secara online melalui legalku.ai.id.
Pertanyaan yang sering diajukan
Pengadilan mana yang berwenang untuk sengketa waris?
Umumnya Pengadilan Agama bagi pewaris beragama Islam, dan Pengadilan Negeri bagi yang tunduk pada hukum perdata atau adat.
Apakah pembagian harus selalu mengikuti angka dalam hukum Islam?
Para ahli waris dapat bersepakat membagi secara damai setelah masing-masing mengetahui bagiannya menurut hukum.
Apakah utang pewaris diwariskan?
Utang dibayar lebih dulu dari harta peninggalan sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris.
Artikel ini bersifat edukasi umum dan bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Untuk kasus Anda, konsultasikan dengan advokat.
Punya masalah serupa?
Ceritakan kasus Anda kepada advokat kami. Konsultasi online mulai Rp300 ribu per sesi, biaya disampaikan sebelum pekerjaan dimulai. Advokat juga dapat bergabung sebagai Mitra Legalku.